Bukittinggi – Sebanyak 9 dari 11 orang Anggota DPRD Kota Bukittinggi melakukan reses masa sidang I ke daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS). Para wakil rakyat menggelar pertemuan dengan masyarakat di halaman Kantor Camat setempat, Senin (9/12/2024).
Parwa wakil rakyat yang terdiri dari Linda Wardiyanti, Yundri Refno Putra, Andi Putra, Neni Anita, Hj.Elfianis, Berliana Betris, Amrizal, Dedi Fatria, Dede Suriady Harahap itu, disambut para pejabat pimpinan OPD Pemko Bukittinggi, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, parik nagari, tokoh masyarakat dan ratusan warga masyarakat Kecamatan MKS.
Sedangkan dua anggota dewan lainnya, masing-masing H.Ibrayaser dan H.Shabirin Rachmat melakukan reses secara perorangan.
Camat MKS, Syukri Naldi mewakili Wali Kota Bukittinggi saat pembukaan mengatakan, menyambut baik kegiatan reses ini dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di daerah masing-masing.
“Ini adalah reses perdana anggota DPRD terpilih di dapil MKS. Jadi, sampaikanlah permasalahan, kebutuhan, dan permintaan agar dapat ditindaklanjuti oleh perwakilan kita di DPRD,” ujar Syukri.
Sedangkan Koordinator Tim Reses, Dedi Fatria menjelaskan pentingnya reses sebagai kewajiban anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi di dapil mereka. Tujuan utama reses adalah menjemput aspirasi masyarakat, yang dilakukan tiga kali dalam setahun.
“Namun, perlu diketahui bahwa kondisi keuangan Kota Bukittinggi saat ini sedang tidak baik karena perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai dan pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal,” ujar Dedi.
Oleh sebab itu, lanjut Dedi Fatria, pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses ini baru bisa direalisasikan pada tahun 2026. Sebab pokir tahun 2025 masih berdasarkan aspirasi dari anggota DPRD periode sebelumnya (2019-2024).
Kegiatan reses ini menjadi langkah awal bagi anggota DPRD untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memahami kondisi riil di lapangan. Diharapkan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, meskipun realisasinya membutuhkan waktu.
“Dengan semangat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi warga di Kecamatan MKS dapat segera menemukan solusi yang nyata,” ujar politisi PPP ini.
Kesempatan reses ini digunakan warga masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Beberapa di antaranya adalah belum terealisasinya bantuan dana pokir, Banyak aspirasi masyarakat melalui bantuan dana pokir sebelumnya yang belum direalisasikan hingga kini.
Selain itu, kondisi trotoar di beberapa titik yang sering menyebabkan kecelakaan dan penanganan banjir yang belum efektif di beberapa wilayah. Belum terpenuhinya honor bagi imam masjid secara layak dan pengajuan proposal warga yang sudah berulang kali disampaikan namun belum ditindaklanjuti.
Dan juga warga mengusulkan peningkatan fasilitas keamanan seperti pemasangan CCTV di beberapa area strategis agar dapat memonitor kejadian-kejadian di area tersebut. (Iwin SB)
