Lubuk Basung, Hariankhazanah.com – DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati Agam terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Nota Keuangan APBD tahun 2026 di aula utama DPRD, Selasa (30/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi secara lugas Bupati Agam H. Ir. Benni Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, penilaian, dan saran terhadap RAPBD 2026.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah.
“Masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Beni Warlis juga menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
“Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat agar APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam,” tukas Benni Warlis.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan jawaban dan penjelasan secara rinci terhadap berbagai masukan dewan.
Sebelumnya dalam Pandangan Umum Fraksi Partai PKS melalui juru bicara Asrizal menyoroti pentingnya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2026 sebesar 4,74 persen dari tahun sebelumnya 2024 sebesar yang hanya mencapai 4,12 persen.
Pemerintah daerah menyampaikan, bahwa perkembangan indikator makro di Agam beberapa tahun terakhir berfluaktif.
“Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM mengalami perkembangan yang cukup positif, sementara indikator kemiskinan menujukkan perkembangan negatif,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto mempertanyakan tentang langkah dalam menekan defisit sebesar Rp98 miliar lebih dan berapa jumlah belanja pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Umum. Dapat dijelaskan, bahwa strategi dalam menutupi defisit antara lain, adalah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, rasionalisasi belanja daerah.
Sementara terkait dengan jumlah anggaran pada Dinas PUPR sebesar Rp92,2 miliar lebih, Dinas Pertanian Rp29,9 miliar lebih, Pada Bagian Kesra Rp26,4 miliar lebih dan pada bagian umum sebesar Rp14,1 miliar lebih.
Menjawab saran dari Fraksi Nasdem yang disampaikan Zelman, Benni menjelaskan bahwa agar dibangunnya Pembangunan Islamic Center sebagai sentral pendidikan agama dengan memanfaatkan aset yang terletak di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dan penambahan pembangunan renovasi sarana ibadah guna meningkatkan dan mendukung program bangkit dari surau.
Pihaknya sependapat dengan saran dari Fraksi Nasdem, bahwa saat ini pihaknya tengah penyelesaian administrasi untuk proses hibah ke Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai rencana lokasi pembangunan gedung sekolah SMA Negeri Agam Cendikia.
Fraksi Demokrat melalui Syafril, SE berharap, agar pembiayaan daerah tidak boleh menjadi formalitas dalam menutupi defisit, melainkan harus dikelola sebagai instrumen strategis untuk menjaga disiplin fiskal dan kemandirian daerah.
Fraksi Gerindra melalui Masriko Andri, mempertanyakan tentang kurangnya ruang bagi pengembangan pertanian, karena terlalu berfokus pada pemenuhan Sawah Pokok Murah (SPM), hal ini juga yerlihat dari tidak adanya kamus pokok-pokok pikiran DPRD yang diarahkan khusus untuk sejalan dengan misi bupati yang menempatkan peningkatan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Fiki Ananda, S.Ak, memberikan saran agar pemerintah daerah memperhatikan kebijakan terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan apa langkah dan upaya dari pemerintah daerah.
Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) melalui juru bicara Epi Suardi mempertanyakan tentang percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan yang masih banyak dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan san peningkatan kualitas. (Heppy)
