Menurutnya, stadion yang pembangunannya dimulai sejak 2014 tersebut telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, sehingga penyelesaiannya tidak boleh terus berlarut-larut, agar aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Aktivitas di stadion utama Sumbar harus terus dihidupkan, agar kawasan tersebut tidak terbengkalai. Sehingga, seluruh pihak perlu memanfaatkan stadion untuk berbagai kegiatan sehingga operasionalnya tetap berjalan,” kata Lazuardi, Kamis (16/7/2026).

Ia menilai, agar pengelolaan stadion lebih efektif, aset tersebut sebaiknya diserah terimakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar. Saat ini, pengelolaan stadion masih berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar.

“Kalau pengelolaannya sudah diserahkan kepada Dispora, kami berharap akan lebih banyak event olahraga yang dapat digelar di stadion utama Sumbar. Termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga diharapkan dapat memanfaatkan stadion ini sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga,” ujarnya.

Lazuardi menegaskan, main stadion merupakan aset daerah yang dibangun menggunakan anggaran besar sehingga harus diselamatkan dan dimanfaatkan secara optimal. 

Ia menilai biaya pemeliharaan sekitar Rp1,8 miliar per tahun masih jauh lebih kecil dibanding nilai investasi pembangunan stadion yang mencapai ratusan miliar rupiah.

“Kalau memang kebutuhan pemeliharaannya sekitar Rp1,8 miliar per tahun, saya rasa masih bisa kita siasati. Jangan sampai ratusan miliar rupiah yang telah diinvestasikan justru terbengkalai. Untuk itu kami meminta Dispora, benar-benar serius mengelola dan memanfaatkan Main Stadion agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy menyatakan, pemprov tengah mencari solusi untuk merampungkan stadion utama Sumbar melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu skema yang tengah diupayakan adalah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan tersebut, sehingga penyelesaian stadion utama Sumbar dapat dilakukan secara bersamaan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. (Murdiansyah Eko) 

Adapun yang dipanggil oleh Kejari Padang, yaitu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar, Bakri Bakar, Sekretaris DPRD Sumbar, Drs. Maifrizon, M.Si serta Ketua Fraksi Demokrat, Doni Harsiva Yandra. 

Ketiganya datang secara bersamaan pada pukul 09.00 WIB dan menuju ke lantai dua guna dilakukan pemeriksaan. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Koswara, didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi intel) melalui Kepala seksi pidana khusus (Kasi pidsus) Kejari Padang Afdal, mengatakan, ada tiga yang dipanggil guna diminta keterangannya. 

“Ketiganya dipanggil berkapasitas sebagai saksi,” kata Koswara, Senin (15/6/2026). 

Disebutkan, ketiganya dipanggil dan ditanya terkait fungsi dan tugasnya. 

“Sudah dipanggil 70 orang, termasuk ahli,” ujarnya. 

Selain BSN, Kejari juga menetapkan dua tersangka lain yaitu RA selaku senior relationship manager PT bank BUMN periode 2016-2019 dan juga RF selaku relationship manager periode 2018-2020 pada bank BUMN.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi fasilitas KMK ini berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp34 miliar.(Murdiansyah Eko) 

Kegiatan tersebut menjadi perhatian warga karena membahas langsung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana besar di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). 

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Ia menegaskan, regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana dan melibatkan masyarakat.

“Sumbar adalah daerah yang rawan bencana alam sehingga dengan adanya Perda ini masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi bencana dan memahami langkah antisipasi yang harus dilakukan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa, salah satu potensi bencana yang harus diwaspadai adalah ancaman gempa besar dari zona megathrust Mentawai.

Perda nomor 4 tahun 2023 mengatur berbagai tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana.

Dalam pasal 18 disebutkan bahwa, setiap pembangunan yang memiliki risiko tinggi wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

Sementara pasal 19 mengatur, rencana tata ruang untuk mengurangi risiko bencana termasuk penerapan standar keselamatan serta sanksi bagi pihak yang melanggar.

Verry Mulyadi juga mendorong agar informasi terkait Perda tersebut terus disebarluaskan sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya mitigasi bencana.

Ia menyebut dukungan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Kami juga akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi situasi darurat,” ungkapnya.

Selain membahas sosialisasi Perda, Verry Mulyadi juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukannya selama menjadi anggota DPRD Sumbar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Verry Mulyadi turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis yang saat ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi muda.

“MBG itu adalah investasi masa panjang untuk peningkatan kecerdasan anak-anak kedepannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya bantuan langsung tunai tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah karena adanya pengalihan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa keuntungan MBG lebih besar dibandingkan BLT,” katanya. (Murdiansyah Eko) 

“Landasan hukumnya sudah sangat jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun regulasi daerah. Tidak ada ruang abu-abu dalam kewajiban tersebut. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dan pembiaran yang berlarut-larut,” jelas Evi Yandri menjawab wartawan, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, Pajak Air Permukaan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU adalah sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan. 

“Ketika pemanfaatannya berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana, maka sudah sepatutnya ada kontribusi nyata bagi daerah,” jelasnya.

Dikatakan, DPRD memandang bahwa optimalisasi pajak ini dapat dan harus menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk pendanaan penanganan dan pemulihan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat. 

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan,” tukuk putra Kuranji ini.

Untuk itu, lanjutnya, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi agar dilakukan penagihan yang tegas, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. 

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat,” jelas Evi Yandri mengakhiri. (*)

Dalam pertemuan yang penuh kehangatan itu, Cerint Iralloza Tasya mengatakan, bantuan tersebut dapat meringankan beban bagi yang tertimpa musibah. 

“Kita berharap agar bencana ini cepat berlalu,” kata Cerint Iralloza Tasya. 

Ia menuturkan, peran media sangat penting bagi masyarakat, karena media adalah sumber informasi dalam memberikan pesan kepada khalayak ramai.

“Kita berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas dalam dugaan kasus illegal logging (penebangan liar) oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab,” imbuhnya. 

Gadis Minang ini berharap, agar pemerintah pusat tidak dipotong Transfer Ke Daerah (TKD), bencana alam yang terjadi di Sumbar, Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh. 

Kegiatan yang digelar Cerint Iralloza Tasya itu mendapat apresiasi dari para wartawan.

“Pers adalah ujung tombak informasi dan Cerint Iralloza Tasya, sangat dekat dengan media,” ujar salah seorang wartawan. (Murdiansyah Eko) 

Kedatangan Kajati Sumbar itu diterima Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar. 

Dalam pertemuan yang penuh keakraban tersebut, Kajati Sumbar Muhibuddin mengaku baru satu bulan menjabat di Sumbar dan berjanji akan bersinergi serta berkolaborasi dengan Pemerintah Sumbar dalam mendukung pembangunan di daerah ini.

“Saya baru satu bulan menjabat menjadi Kajati, dan saya akan bersinergi serta berkolaborasi dengan Pemerintah Sumatera Barat,” ujar kajati.

Sedangkan Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, pihaknya telah berbicara banyak hal dengan Kejati tentang Sumbar.

“Saya Ketua DPRD Sumbar bersama Wakil DPRD Evi Yandri, pagi ini menyambut kunjungan Kajati beserta tim dan telah berdiskusi banyak hal dengan Kejati tentang Sumatera Barat,” ujar Muhidi.

Muhidi berharap, pertemuan dengan Kejati tersebut bisa menjadi kolaborasi untuk membahas kemajuan dan pembangunan Sumbar.

“Kita harap pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi kedepan dan juga membantu pembangunan di Sumatera barat,” lanjut Muhidi.

Diujung pertemuan, Wakil Ketua DPRD Sumbar juga mengucapkan terimakasih atas kedatangan Kejati di ruang kerjanya dan berjanji akan terus berhubungan untuk kesatuan bangsa serta untuk kemajuan Sumatera Barat.

“Kedatangan Kejati di DPRD Sumbar ini nanti bisa kita follow up untuk kemajuan Sumatera Barat kedepannya,” terang Muhidi. (murdiansyah eko) 

“Semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan dalam aksi nyata, terutama melalui inovasi, pendidikan, dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar pada Muhidi saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (28/10/2025).

Dikatakan, pemuda tidak cukup hanya bersemangat, tapi harus mampu berinovasi dan berkontribusi, karena masa depan Sumatera Barat ada di tangan pemuda itu sendiri.

Ia menyebut, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah dan kejuruan (SMA/SMK) agar lulusan muda siap bersaing di dunia kerja. 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumbar 2025–2029, tukuknya, pemerintah menargetkan 79,2 persen lulusan pendidikan menengah dan tinggi bekerja sesuai bidang keahlian pada 2029.

Muhidi menilai, target tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

“Semangat Sumpah Pemuda bukan hanya soal persatuan, tapi juga tentang keberanian berperan. Pemuda harus hadir sebagai pelaku perubahan di nagari dan daerah,” tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengajak generasi muda untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi nyata demi mewujudkan Indonesia yang maju.

Vasko menekankan pentingnya peran pemuda sebagai pelaku perubahan di era digital dengan semangat adaptif, kreatif, dan berintegritas. Ia juga mengingatkan agar perbedaan suku, agama, dan budaya dijadikan kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa.

“Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, wakil gubernur menyerahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada 17 sekolah serta penghargaan Lomba Nagari/Desa Bersih kepada 12 nagari yang disponsori PT Tirta Investama Pabrik Solok.

Upacara dihadiri Forkopimda Sumbar, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BKOW, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN/BUMD. (*)

Penunjukkan Rudi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 318-Kpta/DPP-NasDem/VII/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Solok periode 2025-2029.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Fadly Amran dalam rangkaian Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem Sumbar di Padang, Minggu (5/10/2025). Selain Rudi, Maigus Nasir yang kini menjabat sebagai Wawako Padang juga diamanahkan menjadi Ketua DPD NasDem Kota Padang.

Penetapan ini menandai babak baru perjalanan hidup Rudi, dari seorang atlet berprestasi dan pemimpin olahraga hingga kini menjadi figur politik di panggung daerah Solok.

Terjun ke dunia politik bukanlah langkah instan bagi Rudi Horizon. Pada Pemilu 2024 lalu, ia maju sebagai calon anggota DPRD Kota Solok dari Dapil Tanjung Harapan.

Meski perolehan suaranya belum cukup untuk mengantarkannya ke kursi legislatif, kiprahnya di internal partai tetap mendapat apresiasi.

Pasca Pileg, Rudi didapuk menjadi Ketua Harian Tim Pemenangan pasangan Ramadhani Kirana Putra–Suryadi Nurdal dalam Pilkada Kota Solok. Pasangan ini akhirnya terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok periode 2024-2030. Fakta ini membuktikan kemampuan manajerial Rudi dalam mengorganisir kekuatan politik di lapangan.

Kini, dengan mandat baru sebagai Ketua NasDem Kota Solok, Rudi Horizon membawa semangat yang sama seperti saat ia mengabdi di bidang olahraga: disiplin, kerja keras, dan pembinaan jangka panjang.

“Bagi saya, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan wadah pengabdian yang lebih luas. Semangat membangun yang saya terapkan di dunia olahraga akan saya bawa ke dunia politik untuk kepentingan masyarakat Kota Solok,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Sebagai Ketua NasDem Kota Solok, Rudi berkomitmen menjadikan NasDem sebagai rumah gagasan untuk kemajuan daerah. Baginya, politik adalah kelanjutan dari pengabdian yang sudah ia tekuni di dunia olahraga.

Dari Atlet Kempo ke Penggerak Olahraga

Nama Rudi Horizon bukanlah sosok asing di panggung olahraga Sumatera Barat. Lelaki kelahiran Kota Solok pada 1972 ini telah menghabiskan lebih dari separuh usianya membesarkan olahraga di Kabupaten Solok.

Sebagai atlet Kempo, pelatih, hingga pemimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rudi adalah figur yang konsisten berjuang demi kemajuan olahraga daerahnya.

Ia memulai kiprahnya pada akhir 1986-an, kemudian sejak 1994 membuka tempat latihan Kempo di Salayo, Kabupaten Solok. Dari sinilah lahir banyak atlet Kempo berprestasi tingkat provinsi hingga nasional.

Ketika menjadi atlet, Rudi dikenal selalu menyumbang medali emas bagi Kabupaten Solok di setiap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang diikutinya.

Sebagai pelatih Sumatera Barat sejak tahun 2000, ia berhasil mengantarkan atlet binaannya meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada PON 2008 di Kalimantan Timur, anak didiknya menyumbangkan empat emas untuk Sumbar, disusul dua emas pada PON 2012 di Riau, dan prestasi serupa pada PON 2016 Jawa Barat serta PON 2021 Papua.

Tak hanya itu, pada 2023 Rudi Lolos Menuju tingkatan V DAN di Hombu Tadotsu Jepang dan menerima sertifikat V DAN dari World Shorinji Kempo Organization (WSKO) 2024 saat Malaysian Federation Study Session di Kota Kinabalu, pencapaian yang jarang diraih atlet daerah.

Pimpin KONI Kabupaten Solok hingga Kota Solok

Rudi Horizon kemudian mengabdikan diri sebagai Ketua KONI Kabupaten Solok. Ia terpilih pertama kali pada periode 2016–2020 dan kembali dipercaya memimpin pada periode 2020–2024. Kepemimpinannya ditandai dengan pencapaian penting di ajang Porprov.

Pada Porprov 2016 di Padang, dengan persiapan minim, kontingen Kabupaten Solok tetap mampu mempertahankan posisi ke-7 dari 19 kabupaten/kota.

Kerja keras Rudi dan tim membuahkan hasil lebih baik dua tahun kemudian. Pada Porprov 2018 di Padang Pariaman, Kabupaten Solok mencatat sejarah dengan menduduki peringkat ke-4—prestasi tertinggi sepanjang keikutsertaan daerah itu dalam Porprov.

Namun dinamika politik membuatnya mengundurkan diri dari jabatan Ketua KONI Kabupaten Solok pada periode kedua. Ia kemudian dipercaya memimpin KONI Kota Solok periode 2022–2026.

Di bawah kepemimpinannya, Rudi membawa semangat membangun prestasi olahraga dengan pembinaan berkelanjutan, mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi.

Bagi Rudi, KONI bukan sekadar organisasi, melainkan wadah pengabdian untuk mencetak prestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi hingga nasional.

“Olahraga telah mengajarkan saya arti disiplin, kebersamaan, dan kejujuran. Nilai-nilai itu juga yang akan saya bawa dalam mengemban amanah politik di NasDem,” ungkapnya.

Dengan rekam jejak sebagai atlet berprestasi, pelatih andal, dan pemimpin olahraga visioner, Rudi Horizon kini melanjutkan pengabdiannya lewat jalur politik.

Ia menjadi simbol patriot olahraga yang setia membina generasi atlet baru, baik di Kabupaten Solok maupun Kota Solok, dan pada saat yang sama berupaya mendorong kebijakan publik yang pro-kepentingan masyarakat. (*)

Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.

Saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi secara lugas Bupati Agam H. Ir. Benni Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, penilaian, dan saran terhadap RAPBD 2026. 

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah.

“Masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Beni Warlis juga menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 

“Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat agar APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam,” tukas Benni Warlis. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan jawaban dan penjelasan secara rinci terhadap berbagai masukan dewan. 

Sebelumnya dalam Pandangan Umum Fraksi Partai PKS melalui juru bicara Asrizal menyoroti pentingnya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2026 sebesar 4,74 persen dari tahun sebelumnya 2024 sebesar yang hanya mencapai 4,12 persen.

Pemerintah daerah menyampaikan, bahwa perkembangan indikator makro di Agam beberapa tahun terakhir berfluaktif. 

“Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM mengalami perkembangan yang cukup positif, sementara indikator kemiskinan menujukkan perkembangan negatif,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto mempertanyakan tentang langkah dalam menekan defisit sebesar Rp98 miliar lebih dan berapa jumlah belanja pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Umum. Dapat dijelaskan, bahwa strategi dalam menutupi defisit antara lain, adalah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, rasionalisasi belanja daerah.

Sementara terkait dengan jumlah anggaran pada Dinas PUPR sebesar Rp92,2 miliar lebih, Dinas Pertanian Rp29,9 miliar lebih, Pada Bagian Kesra Rp26,4 miliar lebih dan pada bagian umum sebesar Rp14,1 miliar lebih.

Menjawab saran dari Fraksi Nasdem yang disampaikan Zelman, Benni menjelaskan bahwa agar dibangunnya Pembangunan Islamic Center sebagai sentral pendidikan agama dengan memanfaatkan aset yang terletak di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dan penambahan pembangunan renovasi sarana ibadah guna meningkatkan dan mendukung program bangkit dari surau. 

Pihaknya sependapat dengan saran dari Fraksi Nasdem, bahwa saat ini pihaknya tengah penyelesaian administrasi untuk proses hibah ke Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai rencana lokasi pembangunan gedung sekolah SMA Negeri Agam Cendikia.

Fraksi Demokrat melalui Syafril, SE berharap, agar pembiayaan daerah tidak boleh menjadi formalitas dalam menutupi defisit, melainkan harus dikelola sebagai instrumen strategis untuk menjaga disiplin fiskal dan kemandirian daerah. 

Fraksi Gerindra melalui Masriko Andri, mempertanyakan tentang kurangnya ruang bagi pengembangan pertanian, karena terlalu berfokus pada pemenuhan Sawah Pokok Murah (SPM), hal ini juga yerlihat dari tidak adanya kamus pokok-pokok pikiran DPRD yang diarahkan khusus untuk sejalan dengan misi bupati yang menempatkan peningkatan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Fiki Ananda, S.Ak, memberikan saran agar pemerintah daerah memperhatikan kebijakan terhadap pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan apa langkah dan upaya dari pemerintah daerah.

Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) melalui juru bicara Epi Suardi mempertanyakan tentang percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan yang masih banyak dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan san peningkatan kualitas. (Heppy)

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Yuni Daru Winarsih,  bertindak sebagai inspektur upacara, mengatakan, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi peran dan tanggung jawab Kejaksaan dalam sistem hukum nasional.

“Tahun ini, tema Hari Lahir Kejaksaan RI adalah Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan arah pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025 yang terintegrasi dengan kebijakan strategis nasional,” ujar Yuni Daru.

Menurutnya, Kejaksaan dituntut untuk terus bertransformasi, tidak hanya dalam aspek kelembagaan, tetapi juga pola pikir, sikap, dan kinerja demi menjawab tantangan zaman serta ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kajati menekankan, implementasi 7 perintah harian Jaksa Agung RI Tahun 2025 sebagai pedoman kerja insan Adhyaksa. Menanamkan semangat kesatuan yang utuh dengan nilai Tri Krama Adhyaksa dan Trapsila Adhyaksa Berakhlak.

Kedua, mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak.  Ketiga, Memperkuat peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi Jaksa Pengacara Negara.

Keempat, mengoptimalkan budaya kerja kolaboratif dengan integritas, profesionalisme, dan empati. Kelima, menerapkan secara cermat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku awal 2026. 

Keenam, mewujudkan pembentukan insan Adhyaksa yang profesional, terstandarisasi, dan menjadi teladan penegak hukum, dan ketujuh, menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai keadilan masyarakat dalam penanganan perkara.

Kajati menyampaikan pesan motivatif, setiap kita adalah perintis dizamannya masing-masing. Mari jadikan peringatan hari lahir Kejaksaan ini sebagai motivasi untuk memperbarui semangat pengabdian dan dedikasi kita kepada bangsa dan negara. Kita adalah sentral penegakan hukum di negara ini,” pesannya. 

Selain itu Kejati Sumbar,  juga diisi dengan pembacaan sejarah singkat Kejaksaan RI oleh Wakajati Sumbar, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., yang mengingatkan kembali perjalanan panjang institusi ini dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum.

“Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam peringatan ini, Kejati Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi penegak hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan demi kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya. (Murdiansyah Eko)