“Landasan hukumnya sudah sangat jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun regulasi daerah. Tidak ada ruang abu-abu dalam kewajiban tersebut. Oleh karena itu, negara tidak boleh kalah dan pembiaran yang berlarut-larut,” jelas Evi Yandri menjawab wartawan, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, Pajak Air Permukaan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU adalah sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi dan lingkungan. 

“Ketika pemanfaatannya berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana, maka sudah sepatutnya ada kontribusi nyata bagi daerah,” jelasnya.

Dikatakan, DPRD memandang bahwa optimalisasi pajak ini dapat dan harus menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk pendanaan penanganan dan pemulihan kerusakan akibat bencana di Sumatera Barat. 

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan,” tukuk putra Kuranji ini.

Untuk itu, lanjutnya, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi agar dilakukan penagihan yang tegas, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. 

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat,” jelas Evi Yandri mengakhiri. (*)

Dalam pertemuan yang penuh kehangatan itu, Cerint Iralloza Tasya mengatakan, bantuan tersebut dapat meringankan beban bagi yang tertimpa musibah. 

“Kita berharap agar bencana ini cepat berlalu,” kata Cerint Iralloza Tasya. 

Ia menuturkan, peran media sangat penting bagi masyarakat, karena media adalah sumber informasi dalam memberikan pesan kepada khalayak ramai.

“Kita berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas dalam dugaan kasus illegal logging (penebangan liar) oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab,” imbuhnya. 

Gadis Minang ini berharap, agar pemerintah pusat tidak dipotong Transfer Ke Daerah (TKD), bencana alam yang terjadi di Sumbar, Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh. 

Kegiatan yang digelar Cerint Iralloza Tasya itu mendapat apresiasi dari para wartawan.

“Pers adalah ujung tombak informasi dan Cerint Iralloza Tasya, sangat dekat dengan media,” ujar salah seorang wartawan. (Murdiansyah Eko) 

Kegiatan tersebut, sebagai wujud sinergi dan komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Muhibuddin didampingi para asisten, mengatakan implementasi pidana kerja sosial sebagai bentuk kolaborasi antara Kejati Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumbar menjelang pemberlakuan penuh KUHP baru pada tahun 2026.

“Hal ini sebagai langkah bersama dalam mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial secara terstruktur dan terpadu di seluruh wilayah Sumbar,” kata Muhibuddin, Senin (1/12/2025). 

Diharapkan, perjanjian kerja sama ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan implementasi pidana kerja sosial yang efektif, terukur, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana.

“Melalui kolaborasi yang terintegrasi antara kejaksaan dan Pemerintah Daerah, penerapan KUHP baru, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif, serta mendukung terciptanya tatanan hukum yang lebih humanis sesuai dengan spirit KUHP baru,” imbuhnya. 

Kegiatan dihadiri oleh Direktur B pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Bapak Zulfikar Tanjung, dan diikuti serentak melalui daring. 

Penandatanganan kerja sama tersebut turut dilakukan oleh jajaran Kejaksaan se-Sumbar bersama Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sumbar. (Murdiansyah Eko)

Pengiriman bantuan oleh personel Bekangdam XX/TIB dari daerah Paninggahan, salah satu wilayah yang terdampak bencana. 

Melalui jalur perairan Danau Singkarak, tim berhasil menempuh jarak 12 mil, dan tiba di lokasi pada pukul 13.20 WIB.

Dukungan logistik yang disalurkan merupakan hasil sinergi forkopimda dan Kodam XX/TIB, sebagai bentuk respon cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. 

Kabekangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Cba Arie Prabuadi, S.E menjelaskan, pelaksanaan tugas pengantaran logistik tersebut diperkuat oleh empat personel TNI AD dari Bekangdam XX/TIB, yang bertanggung jawab memastikan bantuan tiba dengan aman dan tepat sasaran melalui jalur danau singkarak yang menjadi satu-satunya akses transportasi sementara. 

Kodam XX/TIB, bersama pemerintah daerah dan relawan terus memonitor kebutuhan lanjutan di lapangan. Posko terpadu juga disiagakan untuk memastikan distribusi berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” kata Arie Prabuadi, Minggu (30/11/2025). 

Selain itu, bantuan ini mencakup kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan warga yang terdampak bencana.

“Diharapkan masyarakat Sumbar dapat segera bangkit dari dampak bencana dan kembali menjalankan aktivitas dengan kondisi yang lebih stabil dan aman,” tutupnya. (Murdiansyah Eko) 

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, agar seluruh prajurit senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat soliditas TNI di usia pengabdian yang ke-80 tahun.

‎“Prajurit TNI harus memperkokoh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luangkan waktu untuk beribadah, karena spiritualitas adalah sumber kekuatan sejati,” katanya. 

‎Panglima menekankan pentingnya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sinergi yang menjadi pondasi kokoh persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah memenuhi area lapangan untuk menyaksikan secara langsung beragam atraksi memukau dari para prajurit TNI. 

Demonstrasi pencak silat militer, kolone senapan, atraksi para motor, hingga defile pasukan upacara tampil mempesona dan mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Selain itu sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan peran aktif insan pers dalam menyebarluaskan informasi positif serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Kodam XX/TIB memberikan penghargaan kepada sejumlah media yang selama ini konsisten berkontribusi dalam pemberitaan kegiatan TNI di wilayah Sumbar sebagai wujud sinergi dan kemitraan yang harmonis antara TNI dan media dalam membangun semangat kebangsaan dan memperkuat persatuan bangsa.

Kemeriahan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tak lepas dari sinergi dan dukungan berbagai pihak, seperti Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 

Kolaborasi ini menjadi cerminan nyata semangat kebersamaan dan soliditas antarinstansi dalam menyukseskan peringatan HUT ke-80 TNI.

“Momentum HUT ke-80 TNI ini menjadi refleksi mendalam atas perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Semangatnya terus berpijar sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional — yang senantiasa hadir di tengah rakyat, bersinergi, dan mengabdi tanpa batas demi kejayaan negara kesatuan RI.

ia menegaskan, agar TNI tetap solid, solid kedalam maupun tumbuhnya integritas. 

“Jangan sampai TNI dengan komponen bangsa terjadi gesekan,” tegasnya.

Selain itu, TNI AD memberikan penghargaan kepada bupati Solok. Pasal memberikan lahan untuk pembangunan Korem dan kelengkapannya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, Wadan Kodaeral II Padang Laksma TNI Mulyadi, S.E., CRMP, M.Tr.Opsla, Irdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Susanto, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Dedi Iswanto, Ketua DPRD Sumbar Drs. H. Muhidi, M.M., serta para Pejabat Utama Kodam XX/TIB, PJU Koderal, PJU Lanud Sutan Sjahrir, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar dan sejumlah tokoh masyarakat.(Murdiansyah Eko) 

“Indonesia dikaruniai dengan begitu banyak kemuliaan dari Allah SWT, tetapi kita juga berada di ring of fire. Artinya ada kerentanan, ada hal-hal serius yang harus kita antisipasi bersama. Oleh karena itu, building a resilient and sustainable Indonesia harus menjadi spirit dalam pembangunan bangsa ke depan,” kata Menko AHY saat menjadi pembicara kunci dalam The 3rd International Conference on Disaster Mitigation and Management (ICDMM) di Universitas Andalas Padang, Selasa (30/9/2025).

Ia menekankan, kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.

Menurut AHY, kesiapsiagaan harus disimulasikan, sambil kita juga selalu punya langkah-langkah mitigasi atau pencegahan yang lebih tepat sasaran, dengan teknologi early detection dan early warning system. 

“Pada akhirnya, kalaupun masih ada yang terdampak bencana, maka recovery-nya itu harus cepat dan kemudian dibangun kembali lebih baik,” jelasnya dalam sesi doorstop.

Terkait kesiapan Universitas Andalas yang direncanakan sebagai titik evakuasi darurat, Menko AHY menyatakan dukungannya. Salah satu hal yang harus disiapkan untuk memitigasi bencana adalah cadangan logistik, terutama di kawasan yang rentan, seperti Mentawai.

“Mentawai misalnya, harus memiliki stockpile logistics yang diamankan dan dipelihara setiap saat. Why? Karena setiap saat bisa terjadi, dan kita harus siap dari sekarang. Unand, terima kasih—katanya sekian ratus hektare siap untuk menjadi tempat evakuasi akhir jika diperlukan. Dan ini memang harus dipersiapkan setiap saat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY juga menekankan pentingnya penegakan tata ruang kota dan rehabilitasi pascabencana.

“Build back better. Ini sering kali menjadi peluang ketika infrastruktur hancur. Mungkin itu saatnya kita membangun kembali, tetapi dengan teknologi dan pendekatan yang lebih cerdas dan lebih ramah lingkungan. Tentunya pengolahan sampah, pembangunan jembatan dan jalan juga harus terus dilakukan, termasuk sanitasi air bersih dan rehabilitasi,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Menko AHY menegaskan arah pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan: infrastruktur tidak hanya harus kuat, tetapi juga ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kegiatan yang dihadiri oleh Rektor Unand bersama jajarannya, didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya. (Murdiansyah Eko)

Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali sebagai, bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata Kejati Sumbar dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan sedekah darah, kali ini diikuti langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Yuni Daru Winarsih, didampingi para asisten, serta seluruh jajaran pegawai Kejati Sumbar.

Kajati Sumbar mengatakan bahwa, kegiatan donor darah ini bukan hanya menjadi bagian dari kegiatan sosial, namun juga merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam mendukung upaya kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

“Kami ingin menumbuhkan semangat berbagi dan peduli di lingkungan kerja, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat luas,” kata Yuni Daru Winarsih, Selasa (30/9/2025).

Dikatakan, seluruh proses donor darah dilakukan dengan tetap memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. 

Dalam kegiatan ini, terkumpul sebanyak 26 kantong darah yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan.

Diharapkan, kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan menjadi contoh positif bagi institusi lain dalam menggalang partisipasi sosial yang bermanfaat bagi sesama. (Murdiansyah Eko) 

Dikatakannya, tidak benar membekingi galian C. Pasalnya ia membantu rekannya dan ia pun tidak tahu kalau ada galian C.

“Surat tuntutan penuntut umum berbanding terbalik fakta persidangan,”katanya, di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Kamis (4/9/2025). 

Dikatakannya, usai kejadian ia tidak melarikan diri, tetapi menyerahkan diri ke Polda Sumatra Barat (Sumbar). 

“Berita Acara Pemeriksaan (BAP) banyak kejanggalan,” ujarnya.

Sementara itu, tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Sutan cs, mengatakan kepada wartawan usai sidang, diduga penuntut umum memanipulasi data. 

“Ya, klien saya mengakui pembunuhan, tapi ya sudahlah. Tetapi tidak ada rencana membunuh,” katanya. 

Ia pun membantah tuntutan dari penuntut umum dan menilai sangat berlebihan bila penuntut umum menuntut mati kliennya. 

“Harapan saya klien kami pasal 338 bukan 340, karena klien kami menyerahkan diri,” pinta PH terdakwa. 

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik Yanuarsyah, S.H, dan Aslan, S.H. CCLE, menanggapinya secara tertulis. 

Sidang yang dipimpin oleh Adityo Danur Utomo didampingi Irwan Zaily dan Jimmi Hendrik, dilanjutkan pada 8 September 2025. 

Dalam berita sebelumnya, kejadian ini berawal pada 22 November 2024 lalu, sekitar pukul 00.45 wib. Dimana tersangka DI saat itu sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan dan korban sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. 

Dimana tersangka meminta tolong ke korban terkait galian C di Solok Selatan Kepada korban, namun korban menolaknya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Sehingganya, terdakwa dikenakan pasal berlapis. (Murdiansyah Eko)

Kedatangan Wakajati Dr. Mukhlis, S.H, M.H memberikan materi tentang  “Pengenalan Kejaksaan di 7 kelas itu beserta jajarannya, disambut meriah para guru dan siswa SMKN 9 Padang, dimana 7 orang  jaksa pengajar selama  satu semester. 

Menurut Wakajati Sumbar, pentingnya program jaksa mengajar dalam lingkungan sekolah adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa siswi sejak dini. 

“Hal ini guna mencegah mereka terlibat dalam tindakan kriminal, dan membentuk karakter yang lebih baik untuk masa depan para siswa,” kata Mukhlis, Kamis (14/8/2025).

Program “Jaksa Mengajar” membuat para siswa SMK Negeri 9 Padang sangat aktif dan semangat mengajukan pertanyaan-pertayaan mengenai permasalahan hukum, sehingga suasana menjadi hidup. 

Program jaksa mengajar sehari sebelumnya dilaksanakan di SMA Negeri 3 Padang dan semester sebelumnya juga sudah berjalan dengan lancar dan sukses di SMAN 1 Padang dan SMK Negeri 5 Padang. 

“Semoga program tersebut terus berlanjut,”tutupnya. (Murdiansyah Eko)

Beragam aspirasi disampaikan warga Piai yang hadir pada reses tersebut, tidak hanya tentang saluran pengairan ke lahan pertanian, bantuan modal UMKM, bantuan jalan lingkungan, tetapi juga soal kepemudaan, dan TPA/TPQ.

Saat itu, para pemuda yang hadir meminta bantuan pembangunan lapangan bola, agar pemuda dapat bermain bola dengan nyaman menyalurkan bakatnya. 

Begitu juga memanfaatkan HUT Kemerdekaan RI akan datang, para pemuda itu juga meminta bantuan dana sekalian untuk memperingati hari jadi Kota Padang. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman justru menantang para pemuda tersebut dengan pemahaman sejarah terkait hari jadi Kota Padang dan Batalyon Harimau Kuranji.

“Bagi pemuda yang bisa jawab, saya kasih Rp1 juta untuk satu pertanyaan. Silahkan maju kedepan untuk menjawabnya,” ujar Evi Yandri.

Terkait aspirasi pembangunan lapangan bola, Evi Yandri menjelaskan, jika lahannya milik Pemko Padang bisa dibantu melalui bantuan khusus dan jika milik Pemprov bisa segera dibantu.

Meski demikian, usulan untuk bantuan UMKM, majelis taklim, pembangunan musala, lingkungan, bank sampah dan lainnya, bisa langsung menghubungi relawan Evi Yandri Rajo Budiman yang telah ditunjuk.

“Cuma kalau untuk UMKM harus membentuk kelompok, tidak bisa perorangan. Bantuan tidak bisa dengan uang tunai, tapi barang sesuai ketentuan,” ungkapnya. 

Untuk mejelis taklim, lagi-lagi Evi Yandri Rajo Budiman memberikan tantangan terkait sejarah kemerdekaan. Bagi ibu-ibu yang bisa jawab dibantu Rp1 juta. (*)