Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara jajaran direksi dan manajemen RSUP Dr. M. Djamil bersama Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI Persero) Bobby Rasyidin dan manajemen guna memastikan pembangunan infrastruktur rumah sakit berjalan sesuai target nasional.

“Pengembangan rumah sakit ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Sumatra Bagian Tengah. Kami hadir dengan membawa mandat besar untuk mentransformasi RSUP Dr. M. Djamil menjadi pusat layanan kesehatan yang mandiri dan modern,” kata Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, Jumat (13/3/2026). 

Dikatakannya, kolaborasi dengan PT KAI adalah kunci pembuka jalan bagi pembangunan fasilitas yang selama ini dicita-citakan bersama.

 “Kami ingin memastikan bahwa ke depan, masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar negeri, karena fasilitas di daerah sendiri sudah sangat mumpuni,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, masterplan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Pengembangan ini dirancang secara terintegrasi dalam lima tahapan pembangunan. Diawali dengan pembangunan gedung Central Medical Unit (CMU) setinggi delapan lantai dan gedung Non JKN. 

“Proyek ini diproyeksikan masuk dalam skema pendanaan Green Book 2025-2029,” ujarnya. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah kelanjutan dari kesepakatan pembayaran ganti rugi aset tanah yang telah ditandatangani di Kementerian Kesehatan pada 15 Oktober lalu, dengan dukungan dari Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade. 

“Kami berharap melalui koordinasi teknis ini, kendala lahan dapat segera teratasi sehingga apa yang dicita-citakan segera terwujud,” harapannya.  

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menyatakan komitmen penuh korporasi dalam mendukung agenda strategis nasional di sektor kesehatan ini. 

Ia pun memberikan arahan teknis agar proses pemanfaatan aset dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) namun tetap progresif.

“PT KAI mendukung penuh visi besar RSUP Dr. M. Djamil karena pemanfaatan aset lahan untuk fasilitas kesehatan adalah bentuk nyata kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan rakyat. Kami akan memberikan solusi teknis dan memastikan seluruh prosedur regulasi berjalan cepat, sehingga percepatan pembangunan rumah sakit ini tidak terhambat oleh masalah administratif lahan. Bagi kami, kepentingan layanan publik adalah prioritas utama,” tegas Bobby Rasyidin. (Murdiansyah Eko) 

Dimana tahun ini mengusung tema “Kesehatan Ginjal untuk Semua  Merawat Manusia, Melindungi Planet.” Tema tersebut menekankan  pentingnya akses layanan kesehatan ginjal yang merata, sekaligus mendorong praktik layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua mengatakan, peringatan hari ginjal sedunia sebagai pengingat bagi semua pihak bahwa penyakit ginjal merupakan masalah kesehatan yang terus meningkat dan membutuhkan perhatian serius dari masyarakat maupun tenaga kesehatan. 

Tak hanya itu, RSUP M. Djamil Padang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pasien penyakit ginjal, termasuk layanan hemodialisa yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Peringatan hari ginjal sedunia ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa kesehatan ginjal adalah bagian penting dari kualitas hidup masyarakat. RSUP Dr. M. Djamil berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan akses layanan hemodialisa, serta mendorong edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal sejak dini,” kata Dovy Djanas, Jumat (13/3/2026). 

Ia juga menambahkan upaya menjaga kesehatan ginjal tidak hanya berkaitan dengan aspek pengobatan. 

“Tetapi juga pencegahan melalui pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang menjadi faktor risiko utama gangguan ginjal,” ucapnya.

Kepala IDT dr. Vesri Yoga menjelaskan, layanan hemodialisa di RSUP Dr. M. Djamil terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasien penyakit ginjal kronis di Sumbar  dan wilayah sekitarnya. 

“Dengan dukungan tenaga medis yang kompeten serta fasilitas yang terus ditingkatkan, rumah sakit berupaya memastikan pasien mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tutupnya. (Murdiansyah Eko)

Seperti ditegaskan Direktur utama RSUP Djamil Padang, dr Dovy Djanas, rumah sakit milik pemerintah tersebut tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun memasuki masa libur Lebaran.

“Tugas kami sebagai fasilitas layanan kesehatan, kami tetap melaksanakan aktivitas layanan kesehatan selama cuti bersama dan Idul Fitri 1447 Hijriah, kami mengatur sedemikian rupa, termasuk membuka poliklinik rawat jalan, layanan IGD tetap,” kata Dovy Djanas, Jumat (13/2/2026).

Walaupun demikian, tukuknya, pihak rumah sakit melakukan penyesuaian terhadap beberapa layanan. Pada hari pertama dan kedua Idul Fitri, layanan poliklinik rawat jalan tidak beroperasi. 

“Namun pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap dapat datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD),” tegasnya. 

Jadi, kata dia, pada hari lebaran pertama dan kedua, poliklinik tutup, namun kalau ada pasien rawat jalan yang datang, kami terima di IGD.

Untuk memastikan pelayanan tetap optimal, manajemen rumah sakit menyiapkan tenaga kesehatan yang bertugas secara bergantian selama masa libur Lebaran. Puluhan tenaga medis disiagakan diberbagai unit layanan.

“Untuk tenaga dokter dan perawat beserta tenaga kesehatan (Nakes) lainnya itu kami siagakan dimana ada lebih kurang 30 orang di polik linik, kemudian di laboratorium, radiologi serta penunjang lainnya tentu kami siapkan, sesuai dengan kebutuhan. Selama 24 jam, kami siapkan layanan kesehatan di RSUP M Djamil,” katanya.

Menurut Dovy, jumlah tersebut dinilai mencukupi karena rumah sakit menerapkan sistem rotasi petugas selama masa cuti bersama. Penjadwalan kerja dilakukan melalui pembagian dua shift agar pelayanan dapat berjalan tanpa hambatan.

Jumlah 30 orang itu cukup karena kami melakukan rotasi atau pergantian terus karena ada dua shift, selama cuti lebaran kami atur sedemikian rupa, dokter kami banyak, dari masing-masing spesialisasinya itu kami tugaskan, insya Allah tidak ada keluhan dari masyarakat,” katanya.

Selain memastikan kesiapan layanan kesehatan, RSUP M Djamil juga mengantisipasi potensi penyakit yang sering muncul selama musim mudik Lebaran. Arus kedatangan pemudik ke Sumbar dinilai cukup tinggi setiap tahunnya.

Aktivitas mudik lebaran ini cukup banyak yang ke Sumbar, kami antisipasi dengan beragam penyakit, salah satunya penyakit akut, misalnya gangguan pencernaan, pernafasan, karena perbedaan cuaca yang berdampak ke kondisi fisik yang tidak memungkinkan,” katanya. 

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh selama perjalanan mudik, termasuk memperhatikan pola makan dan waktu istirahat.

“Itu harus kita jagalah, kami minta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, pola makan yang baik, kemudian kalau mudikpun nanti antisipasinya,” ujarnya.

Selain penyakit akibat perubahan kondisi fisik, potensi kecelakaan lalu lintas juga menjadi perhatian selama arus mudik Lebaran. Ia berharap para pemudik dapat mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Kesiapan layanan selama 24 jam dan dukungan tenaga kesehatan yang bertugas secara bergantian, RSUP M Djamil Padang berharap masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan selama masa cuti bersama dan perayaan Idul Fitri. (Murdiansyah Eko)

Kegiatan ini difokuskan pada pelayanan kesehatan anak secara komprehensif, mencakup layanan medis, gizi darurat, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial. 

Ketua IDAI Cabang Sumbar dr. Asrawati, M.Biomed, Sp.A(K), Subsp.TKPS, FISQua, CIIQA mengatakan, anak-anak khususnya bayi dan balita, merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana sehingga membutuhkan intervensi khusus dan terintegrasi. 

“Bencana hidrometeorologi yang terjadi, termasuk banjir di Kota Padang pada akhir November 2025, berdampak besar pada kesehatan anak. Bayi dan balita membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait gizi, tumbuh kembang, dan kesehatan mental,” kata dr. Asrawati Sabtu (19/12/2025). 

IDAI Sumbar memberikan pelayanan kesehatan di posko pengungsian dan melalui kunjungan rumah (home visit) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota terdampak, yakni Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Pasaman, serta Kota Padang. 

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, rujukan medis, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, skrining gangguan tidur, gangguan kecemasan, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD) pada anak. 

Berdasarkan data hingga 16 Desember 2025, tercatat 631 pasien anak telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kasus terbanyak adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebanyak 373 kasus atau sekitar 59 persen. 

Selain itu, IDAI Sumbar juga, menemukan merebaknya kasus campak disalah satu posko pengungsian di Matur, Kabupaten Agam, yang menjadi perhatian serius, karena tingginya risiko penularan di lingkungan pengungsian.

Menurut dr. Asrawati, temuan tersebut menegaskan pentingnya upaya pencegahan penyakit menular tetap berjalan di situasi darurat.

“Kasus campak di posko pengungsian menunjukkan bahwa, imunisasi tetap harus menjadi prioritas meskipun berada dalam kondisi bencana,” katanya. 

Selain kesehatan fisik, IDAI Sumbar, juga menaruh perhatian besar pada dampak psikologis pascabencana. 

Kegiatan trauma healing dilakukan melalui pendekatan bermain, menggambar, bernyanyi, serta aktivitas ramah anak lainnya dengan melibatkan orang tua dan relawan terlatih. 

Dari hasil skrining di Palembayan, Kabupaten Agam, menunjukkan 65 persen anak mengalami gangguan tidur, sementara sebagian anak teridentifikasi mengalami gangguan kecemasan yang memerlukan pemantauan dan rujukan lanjutan.

Dalam aspek pemenuhan gizi, IDAI Sumbar mengimplementasikan, intervensi Pemberian Makan Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat (PMBA/IYCF-E). 

Hasil pendataan menunjukkan sekitar 400 bayi dan balita di lokasi pengungsian membutuhkan makanan pendamping ASI (MPASI).

“Kami melakukan pendataan, penyiapan, pengolahan, hingga distribusi MPASI ke posko pengungsian, disertai edukasi kepada orang tua agar pemberian makan tetap aman dan sesuai usia anak,” jelas dr. Asrawati.

Sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan, IDAI Sumbar juga mendorong pembentukan Ruang Ramah Ibu dan Anak (RRIA) di lokasi pengungsian. 

Ruang ini dirancang aman, privat, dan nyaman bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–5 tahun, serta dilengkapi fasilitas pendukung menyusui, PMBA, sanitasi layak, edukasi, dan konseling yang dikelola oleh petugas terlatih.

Dalam pelaksanaannya, IDAI Sumbar mencatat sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses obat-obatan rutin untuk penyakit kronis anak seperti epilepsi, serta terbatasnya alat kesehatan di beberapa lokasi. 

Oleh karena itu, IDAI merekomendasikan penguatan ketersediaan obat di rumah sakit kabupaten/kota serta perlunya jaminan layanan kesehatan yang jelas bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana melalui koordinasi lintas sektor.

“Respons bencana untuk anak harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan agar dampak jangka panjang dapat dicegah,” tutup dr. Asrawati. (Murdiansyah Eko) 

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ricky Hadiputra, S.H., M.H. dan Ilham Fajri, S.H dari Francis Law Office, pihaknya menyayangkan langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang datang ke lokasi RS Selaguri dalam rangka pelaksanaan sita atas aset.

Menurut kuasa hukum, tindakan tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena gedung yang dijadikan objek sita selama ini diketahui masyarakat Kota Padang sebagai milik pribadi.

“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun perlu kami tegaskan bahwa objek yang disita bukan aset milik PT Selaguri Citratama Medika,” kata Ricky Hadiputra, S.H., M.H., Jumat (10/10/2025).

Selain itu, tukuknya, putusan perkara ini juga belum inkracht, karena saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi sehingga dengan demikian, status hukumnya masih a quo. 

Lebih lanjut, pihak Francis Law Office menilai bahwa tindakan penyitaan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak hukum pihak lain.

Kuasa hukum juga menyoroti bahwa objek yang dijadikan sita tidak sebanding dengan nilai gugatan atau tuntutan pihak lawan.

“Selain salah objek, nilai aset yang disita jauh melampaui nilai yang dipersengketakan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan keadilan dalam proses hukum tersebut,” tambah Ricky Hadiputra, S.H., M.H.

Selain itu, pihak perusahaan juga memberikan penjelasan terkait isu hubungan ketenagakerjaan di RS Selaguri. 

Disebutkan bahwa RS Selaguri semula memiliki 120 karyawan, dan seluruh hak karyawan telah dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali 17 orang yang masih mengajukan permintaan penyelesaian tertentu yang saat ini masih dalam proses klarifikasi dan komunikasi dengan pihak manajemen.

“Dengan demikian, hanya sekitar 10 persen dari total karyawan yang masih memiliki perbedaan pandangan terkait penyelesaian hak mereka. Kami tetap membuka ruang dialog dan beritikad baik untuk menyelesaikan hal ini sesuai prosedur hukum dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku,” jelas pihak kuasa hukum.

Pihak PT Selaguri Citratama Medika melalui kuasa hukumnya menegaskan komitmen untuk menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, serta siap memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan demi kejelasan informasi kepada publik.

“Kami berharap semua pihak menghormati asas due process of law. Proses hukum masih berjalan, sehingga langkah-langkah eksekusi seharusnya menunggu putusan final yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kami juga mengimbau agar pemberitaan di media dapat dilakukan secara berimbang dan proporsional,” tutup Ricky Hadiputra, S.H., M.H. (Murdiansyah Eko)

Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Pusarpedal) KLHK RI, Ir Sinta Saptarina Soemiarno, M, SC usai menemui Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kamis (31/07/2025) di Gedung Indo Jolito Batusangkar mengatakan, pihaknya ditugaskan oleh Menteri LHK untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan sampah di Tanah Datar.

“Pak Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan (SK), terkait pembinaan pengelolaan sampah, dimana semua eselon II di kementerian harus memberikan pendampingan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan, setiap dua minggu sekali, semua pejabat eselon II di lingkup KLHK, dikumpulkan menteri untuk menangani terkait pembinaan masalah sampah. 

“Pak Menteri, kami eselon II setiap dua minggu sekali dikumpulin, dan  ditanya,  jangan sampai tidak tahu terkait persoalan sampah, mari bersama kita berusaha mengatasi sampah, terkait pembinaan pengelolaan sampah ini di Tanah Datar saya sudah membagi tim 6 (enam) orang yang mencar-mencar di Tanah Datar,” pungkasnya.

Sinta juga sampaikan rencana atau kerangka terkait pembinaan pengelolaan sampah di Tanah Datar.

“Pembinaan yang akan direncanakan, diantaranya profil Bukit Sangkiang, neraca pengelolaan sampah, anggaran yang dialokasikan pemda, verifikasi lapangan, kondisi pengelolaan sampah, saran tindak dan roadmap rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Disaat itu juga, Bupati Tanah Datar Eka Putra, memberikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK atas pendampingan pengelolaan sampah di Tanah Datar.

“Terkait pengelolaan sampah ini, kami daerah juga mohon bimbingan, binaan, serta masukan. Sehingga pengelolaan sampah ini benar-benar terkelola dengan baik dan dapat juga mendatangkan PAD bagi daerah, ” ucapnya.

Eka Putra juga sampaikan, terkait pengelolaan sampah walau terbelenggu dengan efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat untuk terus mengupayakan pengelolaan sampah di Tanah Datar dengan memperkuat armada angkut sampah dan juga tenaga pengelola sampah hingga ke nagari-nagari.

“Kita berupaya kuat untuk mengatasi sampah, bahkan kita bertekat di setiap nagari ada bank sampah, dan terus mensosialisasikan Tanah Datar bersih dari sampah,” tuturnya.

Disamping pembinaan yang dilakukan, Bupati Eka Putra menyatakan pihaknya juga menginginkan bantuan dari KLHK dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sampah. 

“Semoga, pemerintah pusat melalui Kementerian LHK, juga memberikan bantuan dalam bentuk apapun terkait pengelolaan sampah di Tanah Datar. Sehingga sampah yang dihasilkan bisa bernilai ekonomis dan bisa untuk mendongkrak PAD,” pungkasnya.

Turut hadir saat audiensi tersebut,  Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Datar Ny.Lise Eka Putra, Sekda Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, Kadis Perkim LH Nofi Hendri, dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah DR. Inoki. (Nas)

Kegiatan yang merupakan tahap I dari 3 tahap ini, digelar dalam rangka mendorong peran aktif remaja dalam mendukung program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pencegahan Stunting. 

Tahap II akan dilaksanakan di Kampus II Poltekkes Kemenkes Padang, sedangkan Tahap III digelar Sabtu, 2 Agustus 2025 di Auditorium Poltekkes Kemenkes Padang, sekaligus Pemilihan Duta GenRe Kecamatan Nanggalo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Padang, bekerja sama dengan Penyuluh KB Kecamatan Nanggalo dan Pemerintah Kecamatan Nanggalo.

Pasangan Duta GenRe Kelurahan se-Kecamatan Nanggalo yang dikukuhkan dalam kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, khususnya dalam menyosialisasikan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan usia dini, serta penurunan angka stunting.

Camat Nanggalo, Amrizal, S.Sos.  dalam.abutannya pasangan pembukaan acara, memaparkan gambaran umum wilayah dan permasalahan kesehatan remaja, sebagai pengantar konteks lokal yang relevan dengan program GenRe.

Sementara itu Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya, S.Sos, M.Si, memaparkan materi bertema Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program GenRe. 

Dia menekankan pentingnya kesiapan remaja dalam membangun keluarga yang direncanakan, sehat, dan berkualitas sebagai fondasi ketahanan keluarga.

Sedangkan  Cici, alumni Poltekkes Kemenkes Padang, dengan topik Public Speaking,enekankann pentingnya keterampilan ini dalam menyampaikan pesan edukatif secara efektif, baik kepada sebaya maupun masyarakat luas. Pada sesi terakhir Tim Wardah menghadirkan Beautyclass. 

Kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan wawasan praktis tentang perawatan diri, serta membangun kepercayaan diri dan karakter yang kuat, aspek penting dalam pengembangan diri remaja dan sebagai persiapan menuju Pemilihan Duta GenRe.

Turut hadir para lurah se-Kecamatan Nanggalo, Kasi PM Kecamatan, serta Penyuluh KB Kecamatan Nanggalo. Hal ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan remaja yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Melalui pelatihan ini, para pasangan GenRe diharapkan dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, menyebarkan informasi yang tepat mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya pencegahan stunting. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bekal awal dalam menghadapi ajang Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kota Padang. (*)