Kompetisi yang berlangsung pada 4 September hingga 12 Oktober 2026 ini menawarkan hadiah menarik bagi dua pemenang. Juara pertama mendapatkan paket liburan gratis untuk empat orang, lengkap dengan tiket pesawat pulang-pergi dari Citilink Indonesia, akomodasi di Amaris Hotel pilihan pemenang, serta merchandise eksklusif dari Amaris Hotel. Untuk juara kedua, peserta akan mendapatkan smartphone persembahan dari MyEraspace.

“Perjalanan 19 tahun Amaris Hotel merupakan perjalanan yang penuh cerita dan tidak lepas dari kepercayaan dan kesetiaan para tamu untuk selalu memilih Amaris Hotel sebagai partner perjalanan mereka. Melalui Reels Competition ini, kami ingin merayakan momen tersebut dengan cara yang menyenangkan. Kami percaya bahwa liburan yang berkesan tidak harus selalu mahal, tetapi dengan memilih semuanya sesuai dengan budget, kebutuhan dan juga lifestyle. Amaris Hotel ingin mengajak para tamu untuk berbagi tips-tips itu.” ujar Prita Gero, Corp. Marcomm Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Ready to be a Smart Traveler? Saatnya ajak sahabatmu, bagikan cerita liburanmu, pilih Amaris Hotel dan ciptakan momen seru dengan cara yang smart! (*)

Selama ini masyarakat telah mengenal rangkaian kegiatan KAMPI yang menghadirkan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai, menggambar, fashion show, dan menyanyi. Tahun ini, Hotel Santika Premiere Padang memperkenalkan SAMANTA sebagai wajah baru yang secara khusus memberikan ruang bagi para penari untuk menampilkan bakat, semangat berkarya, serta apresiasi terhadap kekayaan budaya Nusantara.

Mengusung tema “Santika Menari Nusantara”, SAMANTA 2026 akan diselenggarakan pada 15 Agustus 2026 di Hotel Santika Premiere Padang. Kompetisi ini mengajak peserta menampilkan karya tari kreasi maupun tari kontemporer yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Unsur gerak, musik, kostum, hingga properti pertunjukan diharapkan mampu merepresentasikan keberagaman budaya Nusantara secara kreatif, edukatif, dan tetap menjunjung tinggi nilai estetika.

Kompetisi terbuka untuk dua kategori, yaitu Kategori Anak yang diperuntukkan bagi siswa SD/MI dan sanggar tari anak, serta Kategori Umum yang mencakup pelajar SMP, SMA/sederajat, mahasiswa, sanggar tari, komunitas seni, hingga masyarakat umum. Setiap kelompok dapat terdiri dari 3 hingga 7 orang dengan durasi penampilan antara 5 sampai 7 menit.

Selain menjadi ajang kompetisi, SAMANTA 2026 juga diharapkan menjadi sarana pelestarian budaya melalui seni pertunjukan yang dikemas secara menarik dan relevan dengan generasi masa kini. Para pemenang berkesempatan memperoleh hadiah berupa trophi, uang tunai jutaan rupiah, voucher menginap, voucher kuliner, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

Tidak hanya menyuguhkan kompetisi tari, rangkaian acara SAMANTA 2026 juga akan dimeriahkan dengan berbagai aktivitas interaktif, salah satunya Fun Games Cake Decoration, yang dapat dinikmati oleh peserta maupun pengunjung.

Pendaftaran SAMANTA 2026 dibuka hingga 9 Agustus 2026. Hotel Santika Premiere Padang mengundang seluruh sekolah, sanggar tari, komunitas seni, dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perayaan budaya yang penuh kreativitas, semangat kebersamaan, dan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi Hotel Santika Premiere Padang melalui nomor telepon atau media sosial resmi hotel.

SAMANTA 2026 – Saatnya Menari, Berkarya, dan Menginspirasi Nusantara. (*)

Keputusan tersebut menjadi perhatian publik, disebabkan BSN merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang sebelumnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang sejak Rabu (18/6/2026) setelah sempat berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Suasana haru mewarnai kepulangan BSN ke rumah keluarganya yang disambut isak tangis keluarga serta didampingi tim kuasa hukum dan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan.

“Kami sudah memperoleh informasi mengenai pengalihan penahanan sejak malam sebelumnya setelah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI,” kata penasihat hukum BSN, Hermansyah Hutagalung.

Menurut Hermansyah, perkara yang menjerat kliennya merupakan persoalan bisnis yang berawal dari fasilitas kredit dan restrukturisasi akibat pandemi Covid-19.

Ia menilai, perkara tersebut tidak semestinya diproses sebagai tindak pidana korupsi, karena kewajiban perusahaan kepada pihak bank disebut telah diselesaikan.

“Perkara ini murni hubungan bisnis yang kemudian mengalami kendala saat pandemi hingga dilakukan restrukturisasi kredit,” ujarnya.

Kasus yang menjerat BSN berkaitan dengan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dan Bank Garansi oleh bank plat merah cabang Padang bersama Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT Benal Ichsan Persada pada periode 2013 hingga 2020.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 11 Juli 2025, dugaan penyimpangan tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp34 miliar.

BSN sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2025 sebelum akhirnya masuk daftar buronan karena tidak memenuhi tiga kali panggilan penyidik pada Januari 2026.

Hinca Panjaitan menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR RI merupakan bagian dari pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru yang mengedepankan perlindungan hak warga negara.

“Hari ini berlaku KUHP dan KUHAP yang baru sehingga proses penegakan hukum harus berjalan lebih berimbang dan mengedepankan perlindungan hak warga negara,” kata Hinca.

Menurut Hinca, dalam aturan baru terdapat pedoman pemidanaan yang mengharuskan penyidik memperhatikan unsur niat jahat atau mens rea sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

“Kalau dulu mungkin orang ditangkap dan ditahan lebih dahulu, sekarang tidak bisa lagi seperti itu karena ada prinsip due process of law yang harus dijalankan,” ujarnya.

Hinca mengatakan, Komisi III DPR RI memiliki tanggung jawab mengawasi proses penegakan hukum agar, berjalan adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan itu yang sedang kami pastikan dalam perkara ini,” ungkapnya.

Ia mengaku mempelajari dokumen perkara yang diajukan melalui permohonan perlindungan hukum dari tim kuasa hukum BSN.

“Setelah saya membaca perkara ini, menurut saya yang terjadi adalah persoalan restrukturisasi kredit yang dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 dan hal tersebut perlu diuji secara objektif,” katanya.

Hinca menjelaskan, pengajuan pengalihan penahanan dilakukan agar BSN dapat menjalani proses hukum dengan tetap memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

“Saya mengajukan surat pengalihan penahanan dan permohonan itu dikabulkan, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau ada proses hukum yang tidak sesuai dengan due process of law, maka ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Hinca.

Hinca menilai media masa juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum agar tetap transparan dan akuntabel.

“Teman-teman media merupakan bagian penting dalam melakukan kontrol dan koreksi terhadap proses penegakan hukum,” tuturnya.

Pada bagian akhir, Hinca menyampaikan pandangannya terhadap perkara yang sedang berjalan.

“Setelah saya mempelajari perkara ini, saya berpendapat kasus ini perlu ditelaah secara mendalam terkait unsur kerugian negara dan unsur tindak pidana korupsinya,” kata Hinca.

Disisi lain, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Padang,  Eriyanto menegaskan, pengalihan penahanan tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Pengalihan penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHAP dengan mempertimbangkan aspek yuridis, permohonan penasehat hukum, serta adanya jaminan dari keluarga dan pimpinan Partai Demokrat,” katanya.

Eriyanto menjelaskan pengalihan penahanan juga mempertimbangkan surat keterangan dari bank plat merah yang menyatakan kewajiban PT Benal Ichsan Persada telah diselesaikan.

Meski demikian, Kejari Padang memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut tetap berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap sesuai ketentuan hukum.

Selama menjalani penahanan kota, BSN diwajibkan memenuhi seluruh panggilan penyidik, melapor setiap Kamis, tetap berada diwilayah hukum Kejari Padang, serta tidak menghilangkan maupun memengaruhi alat bukti.

“Apabila tersangka melanggar seluruh syarat pengalihan penahanan, penyidik berwenang mencabut status penahanan kota dan mengembalikannya ke rutan,” tegas Eriyanto.(Murdiansyah Eko)

Hal tersebut, diambil setelah tim penyelidik melakukan serangkaian pemeriksaan, klarifikasi saksi, serta gelar perkara (expose), Kamis (23/7/2026).

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumbar Agustinus Hanung Widyatmaka didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi penkum), Saldi dalam pers rilis yang diterima wartawan, Jumat  (24/7/2026), dari hasil gelar perkara ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Adapun poin utama dan indikasi penyimpangan antara lain, fiktif atau topengan, pengajuan kredit menggunakan nama-nama debitur yang tidak sesuai dengan profil penerima KUR sesungguhnya.

Sebagaimana adanya praktik “pinjam nama” telah mengalihkan manfaat program pemerintah dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kecil ke pengusaha besar, yang secara sub stansial melanggar tujuan undang-undang UMKM yakni undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) POJK nomor. 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum POJK nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bannk serta peraturan internal bank Nagari: SK Direksi No. SK/038/DIR/05-2023 tentang Pedoman KUR serta undang-undang lainnya beserta turunannya.

Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang adanya dugaan kelalaian dan atau kerja sama pihak internal bank dalam proses verifikasi dan penyaluran dana KUR.

“Potensi kerugian negara, estimasi indikasi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp13.903.749.995,” kata Hanung.

Disebutkan, selain penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Nagari Cabang Pembantu Talawi.

“Bidang tindak pidana khusus  Kejati Sumbar juga masih melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi pada bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, Cabang Pembantu Tabek Patah dan Cabang Pembantu Lubuk Alung, sehingga tidak menutup kemungkinan tim penyidik perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Jajaran direksi Bank Nagari dan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh organ pengawas selaku pemegang pengendali modal,” tandasnya. 

Pasalnya, maraknya dugaan tindak pidana korupsi dengan modus operandi sektor perbankan, seperti dalam penyaluran kredit pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping yang ditangani oleh Kejari Pasaman dan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit kepada pegawai di yayasan Raudhatul Jannah oleh Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh yang ditangani Kejari Payakumbuh.

“Atas semua dugaan tindak pidana korupsi tersebut, bidang tindak pidana Khusus akan memperdalam penanganan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya,” ucapnya. (Murdiansyah Eko)

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Ketika rekan media memahami betul mekanisme pelaporan pajak, pemberitaan yang lahir pun menjadi lebih akurat, lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya turut menggerakkan kesadaran pajak masyarakat luas. Dari 27 media yang telah terverifikasi aktual di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), lebih dari 50 persen di antaranya telah melaporkan SPT Tahunan Badan, sebuah capaian yang ingin terus dijaga dan ditingkatkan melalui kegiatan ini.

Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh 9 (sembilan) media di Sumatera Barat yang seluruhnya tergabung dalam PWI dan telah terverifikasi aktual. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan rekan-rekan media, sekaligus merawat sinergi yang telah lama terjalin.

Kemitraan itu bukan hal baru. Sebelumnya, pada Maret 2026, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi telah menggelar kelas pajak pendampingan pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 bagi rekan-rekan wartawan. Kini, fokusnya bergeser pada kewajiban perpajakan badan, mengingat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dilakukan relaksasi hingga 31 Mei 2026.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi diwakili Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Trio Nofriadi.

Dalam sambutannya, Trio menegaskan bahwa era digitalisasi perpajakan telah hadir dan bergerak cepat di tengah masyarakat. “Coretax, sebagai sistem inti administrasi perpajakan generasi baru yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, merupakan lompatan besar dalam upaya mewujudkan pelayanan perpajakan yang modern, transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia juga menempatkan peran insan pers pada posisi yang strategis. “Rekan-Rekan adalah jembatan informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat luas. Pemahaman yang utuh dan akurat dari rekan media akan menjadi fondasi pemberitaan yang bertanggung jawab dan ini adalah satu pilar terkuat dalam membangun kesadaran pajak nasional,” kata Trio.

Pada akhir sambutan, Trio menegaskan komitmen Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi untuk terus merawat hubungan baik dengan insan pers. “Hubungan yang sinergis antara Direktorat Jendral Pajak dan insan pers adalah aset berharga yang harus terus kita rawat dan perkuat demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat dan Jambi, serta Indonesia pada umumnya,” ucapnya.

Para peserta memperoleh pemahaman langsung mengenai tahapan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui sistem Coretax, sekaligus ruang dialog untuk menjawab berbagai pertanyaan teknis yang kerap muncul di lapangan. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengajak seluruh Wajib Pajak Badan, termasuk badan usaha yang dikelola insan pers, untuk segera memanfaatkan sisa waktu relaksasi dan menyampaikan SPT Tahunan sebelum 31 Mei 2026.

Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi optimistis kepatuhan perpajakan di wilayahnya akan semakin meningkat, sebagai wujud kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. (*)

Mengusung konsep “Jajan, Nongkrong, dan Menikmati Suasana Kota Padang Diiringi Musik Akustik”, Kayu Manis Food Court menjadi pilihan yang tepat untuk bersantai bersama keluarga, teman, maupun kolega.

Hadir setiap hari Sabtu pukul 18.00–22.00 WIB, Kayu Manis Food Court menawarkan berbagai pilihan menu dari beragam corner, mulai dari Angkringan, Mie Mangkok Ayam, Dimsum, Sushi & Sashimi, Ramen, makanan khas Indonesia dan Minang, Western, hingga dessert—semuanya tersedia dalam satu lokasi.

Pilihan minuman pun tidak kalah beragam, mulai dari minuman kekinian seperti Ice Chocolate dan Matcha, hingga minuman tradisional seperti Teh Talua dan Kopi Gaek yang siap melengkapi pengalaman bersantai para pengunjung. Menariknya, seluruh sajian tersebut dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau, mulai dari IDR 20.000 per porsi, melalui konsep pemesanan unik menggunakan kartu yang akan distempel setiap kali melakukan pembelian.

Melalui Kayu Manis Food Court, Hotel Santika Premiere Padang ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya beragam, tetapi juga menyenangkan melalui suasana santai yang dilengkapi hiburan musik akustik. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul yang nyaman, baik untuk keluarga, komunitas, maupun masyarakat yang ingin menikmati waktu di akhir pekan.

Bagi masyarakat yang mencari alternatif weekend escape di Kota Padang, Kayu Manis Food Court dapat menjadi pilihan baru dengan konsep kuliner lengkap, suasana nyaman, dan hiburan live music dalam satu tempat. (*)

Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara jajaran direksi dan manajemen RSUP Dr. M. Djamil bersama Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI Persero) Bobby Rasyidin dan manajemen guna memastikan pembangunan infrastruktur rumah sakit berjalan sesuai target nasional.

“Pengembangan rumah sakit ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Sumatra Bagian Tengah. Kami hadir dengan membawa mandat besar untuk mentransformasi RSUP Dr. M. Djamil menjadi pusat layanan kesehatan yang mandiri dan modern,” kata Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, Jumat (13/3/2026). 

Dikatakannya, kolaborasi dengan PT KAI adalah kunci pembuka jalan bagi pembangunan fasilitas yang selama ini dicita-citakan bersama.

 “Kami ingin memastikan bahwa ke depan, masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar negeri, karena fasilitas di daerah sendiri sudah sangat mumpuni,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, masterplan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Pengembangan ini dirancang secara terintegrasi dalam lima tahapan pembangunan. Diawali dengan pembangunan gedung Central Medical Unit (CMU) setinggi delapan lantai dan gedung Non JKN. 

“Proyek ini diproyeksikan masuk dalam skema pendanaan Green Book 2025-2029,” ujarnya. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah kelanjutan dari kesepakatan pembayaran ganti rugi aset tanah yang telah ditandatangani di Kementerian Kesehatan pada 15 Oktober lalu, dengan dukungan dari Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade. 

“Kami berharap melalui koordinasi teknis ini, kendala lahan dapat segera teratasi sehingga apa yang dicita-citakan segera terwujud,” harapannya.  

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menyatakan komitmen penuh korporasi dalam mendukung agenda strategis nasional di sektor kesehatan ini. 

Ia pun memberikan arahan teknis agar proses pemanfaatan aset dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) namun tetap progresif.

“PT KAI mendukung penuh visi besar RSUP Dr. M. Djamil karena pemanfaatan aset lahan untuk fasilitas kesehatan adalah bentuk nyata kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan rakyat. Kami akan memberikan solusi teknis dan memastikan seluruh prosedur regulasi berjalan cepat, sehingga percepatan pembangunan rumah sakit ini tidak terhambat oleh masalah administratif lahan. Bagi kami, kepentingan layanan publik adalah prioritas utama,” tegas Bobby Rasyidin. (Murdiansyah Eko) 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat. 

Kegiatan pasar murah tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Muhibuddin didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Dr. Mukhlis, S.H., M.H diikuti jajaran Kejari se-Sumbar yang juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak di wilayah masing-masing. 

Program Ramadan Berkah Pasar Murah, merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM Mitra Adhyaksa (UMA). 

“Dimana kegiatan ini  memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama bulan Ramadan,” kata Kajati Sumbar.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan Launching UMKM Mitra Adhyaksa (UMA) yang diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting oleh seluruh Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat. 

Tidak hanya menghadirkan pasar murah, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. 

Layanan tersebut meliputi pemberian sertifikasi label halal bagi pelaku UMKM, akses permodalan bagi pelaku usaha, konsultasi hukum gratis bagi masyarakat, serta fasilitasi pengembangan usaha bagi UMKM Mitra Adhyaksa. 

Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kejaksaan terhadap masyarakat serta komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama Ramadan sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang dan naik kelas,” ujar putra asal Aceh ini.

Kegiatan Ramadan Berkah Pasar Murah ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Kejaksaan di Sumbar, dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperkuat hubungan antara institusi Kejaksaan dengan masyarakat. 

Diharapkan, Kejati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat berbagi dan kebersamaan di bulan puasa ini. (Murdiansyah Eko)

“Kesempatan menangnya lebih besar, karena akan diundi per wilayah, jadi bukan se-Indonesia,” jelas Emma Sabarina Ginting, Kepala Cabang Astra Daihatsu Padang pada kegiatan Media Gathering di Padang, Jum’at  (06/03/2026).

Menurut Emma, Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di wilayah Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) akan mendapatkan jatah 1 hadiah umroh yang akan di undi bulan Mei nanti.

“Jadi, kita tidak akan bersaing dengan wilayah lainnya yang perjualannya lebih besar, seperti Jabodetabek atau Jawa Barat, sehingga peluang menangnya akan lebih besar,” ujar Emma dalam sambutannya.

Sejak pertama di gelar tahun 2023, lanjut Emma, DAIFIT telah memberangkatkan umroh 27 pelanggan setia Daihatsu ke Tanah Suci.

“Kita doakan semoga kondisi di wilayah Timur Tengah segera kondusif, sehingga bisa berangkat umroh, namun jika tidak memungkinkan atau kondisi pemenangnya tidak umroh, maka kita akan menggantinya dengan hadiah yang disetarakan dengan umroh,” ujar Emma kepada para jurnalis pada pertemuan dengan suasana penuh keakraban menjelang berbuka puasa.

Sementara itu, Supervisor Astra Daihatsu Padang, Anton Junaidi menjelaskan program DAIFIT 2026 memberikan banyak kemudahan bagi pelanggannya untuk memiliki mobil Daihatsu, seperti proses kredit yang mudah, diskon khusus, mudah menemukan outlet Daihatsu, karena tersebar luas diseluruh Indonesia, hingga kemudahan perawatan kendaraan melalui bengkel resmi Daihatsu di berbagai daerah.

“Sahabat Daihatsu tidak hanya berkesempatan memenangkan hadiah umroh, tetapi juga ada diskon spesial, paket kredit spesial dan program tukar tambah yang makin untung,” urai Anton dalam presentasinya.

Ia menjelaskan, disaat kondisi pasar otomotif yang terus menurun secara nasional sejak 2023, Astra Daihatsu terus berupaya mempertahankan pencapaian market share yang sudah cukup baik selama ini.

“Secara nasional pasar otomotif turun -6% pada 2025 dibandingkan 2024, sedangkan Daihatsu sendiri secara nasional turun -18% dengan market share 16,53% dan berada di posisi 2 secara nasional, dibawah Toyota,” jelas Anton.

Sedengakan di Sumatera Barat sendiri market sharenya mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu -38%

“Penjualan Daihatsu untuk Sumatera Barat berada diposisi 2 dengan share 16,9 persen,” jelasnya.

Anton menyebut kontribusi terbesar penjualan Daihatsu di Sumatera Barat itu adalah dari GM PU (Grand Max Pick Up) diangka 32%, sedangkan Sigra berada diposisi kedua dengan kontribusi 28%.

“Di kota Padang justru kebalikannya, Sigra memberikan kontibusi terbesar sebanyak 121 unit atau 27,5 persen” tambahnya.

Terhadap adanya investasi mobil jenis pick up dari negara lain yang masuk ke Indonesia, Kepala Cabang Capella Daihatsu Padang, Ramlan Gazali mengatakan secara nasional Daihatsu sendiri sudah melakukan langkah-langkah strategis menghadapi persaingan global tersebut.

“Daihatsu itu sudah 17 tahun berdarah-darah dalam dunia otomotif, jadi kita tidak ragulah dengan masuknya investasi baru. Konsumen Indonesia itu cukup cerdas dan panjang cara berpikirnya, bagaimana menjualnya nanti saat mau beli mobil baru, sehingga karena terlalu lama berpikir, gak jadi beli,” gurau Ramlan sambil tertawa ringan menjawab pertanyaan dari awak media.

Terhadap masih tingginya harga jual mobil di Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jambi, Bengkulu dan Lampung, ia berharap adanya kebijakan baru pemerintah daerah Sumatera Barat untuk melakukan relaksasi opsen di tahun 2026 ini.

“Melalui rekan-rekan media, kami berharap dapat menyuarakan aspirasi kami yang sudah bertahun-tahun kami sampaikan kepada Pemprov Sumbar untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarif pajak kendaraan, sehingga masyarakat akan lebih leluasa membeli mobil tanpa terbebani opsen yang terus naik setiap tahun,” harapnya.

Tidak hanya DAIFIT yang menawarkan berbagai kemudahan untuk memiliki mobil baru, Astra Daihatsu juga memberikan berbagai program menarik persiapan mudik di bengkel resmi Daihatsu untuk perawatan dan kenyamanan berkendara selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Kepala Bengkel Astra Daihatsu Padang, Abdullah Fahmi mengatakan, tahun ini Astra Daihatsu menawarkan program THR (Tebar Hemat Ramadan) di bengkel resminya. Diantaranya ada Paket Berhemat (Berkala Super Hemat) berupa jasa PM 15,5%, diskon oli dan material 15% persen, serta diskon suku cadang 5% serta paket hemat lainnya.

“Ada juga paket Sidik (Siap Mudik) mulai Rp399 ribu, dan paket special price ganti shockbreaker yang berlaku periode 1-14 Maret 2026,” lanjut Fahmi.

Selain itu juga ada paket Grand Max Si Pitung (Service Pasti Untung) yang berlaku dari tanggal 9 Februari hingga 30 September 2026, Promo khusus untuk pengguna Taxi Online, paket HORE (Harga Oke Re-Ceck Ekstra) untuk general check up hanya dengan biaya Rp50.000, meliputi pengecekan sistem rem, mesin dan kelistrikan. Kemudian Paket Kopling Xenia atau Kobar Jozz mulai dari 1.450.000 serta sigrna dan ayla di harga paket 1.400.000.

“Ada juga program ASL atau Astra Siaga Lebaran untuk anda yang mau berangkat mudik berlebaran di 6 posko Siaga dan 89 Bengkel Siaga, siap menemani mudik Sahabat Daihatsu dengan benefit service kendaraan, tempat isttirahat yang nyaman, free wifi dan free snack + drink di rest area yang telah ditentukan,” tukas Fahmi.

Pihak Daihatsu berharap dengan adanya promo DAIFIT 2026 ini masyarakat Indonesia akan selalu setia menjadi sahabat Daihatsu dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari, sekaligus memberikan nilai tambah melalui program apresiasi yang bermakna.

Program DAIFIT 2026 didukung oleh ekosistem Astra untuk memberikan kemudahan bagi calon pelanggan dalam proses pembelian mobil Daihatsu melalui layanan pembiayaan dari Astra Credit Companies (ACC) dan Daihatsu Financial Service (DFS) serta perlindungan asuransi kendaraan dari Asuransi Astra (Garda Oto).

“Pastikan Sahabat Daihatsu membeli mobil Daihatsu kesayangannya di outlet Astra Daihatsu Padang dan nikmati program DAIFIT sebelum periodenya berakhir tanggal 30 April 2026,” tutup Amanda yang bertindak sebagai pemandu acara pada kegiatan Media Gathering DAIFIT 2026 sore itu dan mempersilahkan hadirin untuk menikmati sajian berbuka puasa. (JJ)

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional, Frinadyani yang memaparkan kebijakan serta implementasi program MBG tahun 2026 kepada masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Ade Rizki Pratama menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. 

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap konsentrasi belajar anak, pertumbuhan fisik, serta perkembangan kognitif secara optimal.

Ia juga menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi perekonomian masyarakat. 

Dikatakan, melalui keterlibatan petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan, program MBG diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif di daerah.

“Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Dari Balai Gurah ini kita tegaskan bahwa negara hadir menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan kita akan merasakan dampaknya,” ujar Ade Rizki Pratama, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, Frinadyani dalam pemaparannya menjelaskan, Program MBG merupakan program strategis nasional yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pangan daerah.

Menurutnya, program ini dikembangkan dengan pendekatan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penetapan standar komposisi gizi nasional hingga perhitungan kebutuhan sumber daya lokal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Proses tersebut, jelasnya, dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

“Program Makan Bergizi Gratis identik dengan produk lokal dan menjadi cerminan kemandirian serta ketahanan pangan daerah, karena setiap menu dirancang sesuai standar gizi nasional dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di wilayah setempat,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Agam dapat memahami secara lebih luas manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaannya. 

Program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata tidak hanya dalam peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga dalam penguatan ekonomi daerah serta pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. (Murdiansyah Eko)